Tak Dipilih Jokowi untuk Jadi Menteri, Ini Jatah Jabatan Yusril Ihza Mahendra, akan Ada Lembaga Baru

Tak dipilih Presiden Jokowi untuk jadi menterinya, Yusril Ihza Mahendra disebut akan menjabat di Pusat Legislasi Nasional.

Grid.id
Yusril Ihza Mahendra 

Dapur penggodokan hukum, menurut Mahfud, bisa menjadi wadah sinkronisasi setiap masalah hukum yang muncul.

Mahfud yakin gagasan ini mampu menciptakan hukum yang tidak saling tumpang tindih.

3. PDIP Beri Dukungan

Partai pengusung Presiden Jokowi, PDIP, sempat menyatakan dukungannya terkait pembentukan Pusat Legislasi Nasional yang digaungkan Presiden Joko Widodo.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, program itu bisa menekan ego sektoral untuk membuat suatu perundang-undangan di antara lembaga negara.

 "Upaya Bapak Presiden mengatasi ego sektoral ditinjau dari regulasi dengan membentuk badan legislasi yang mengintegrasikan seluruh persiapan-persiapan fungsi legislasi perancangan Undang Undang DPR dalam satu pintu, satu atap merupakan hal yang sangat baik," kata Hasto di Kantor DPC PDIP Jakarta Timur, Minggu (20/1/2019).

Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf itu mengatakan, para Menteri Kabinet Kerja harus mampu bekerja sesuai visi misi Presiden membangun bangsa.

Hal tersebut diharapkan mengurangi terjadinya tumpang tindih legislasi.

"Zaman Pak Jokowi, menteri-menteri harus menjabarkan visi misi presiden. Karena itulah terhadap legislasi ini justru menjawab berbagai inkonsistensi dalam fungsi legislasi, berbagai tumpang tindih legislasi untuk diharmonisasikan dengan baik," ungkap Hasto

Hasto tidak memungkiri selama ini masih kerap ditemukan ego sektoral antar Kementerian.

Baca: SMK Ichtus Akhirnya Ditutup Setelah Keburukan Sekolah Terungkap Akibat Siswa Tikam Gurunya Sendiri

4. Tidak Diumumkan saat Pengumuman Kabinet

Meski dilontarkan Jokowi, hingga saat ini rencana pembentukan Pusat Legislasi Nasional belum juga terwujud.

Saat penyusunan kabinet beberapa waktu lalu, Jokowi juga tidak menyebut adanya pembentukan badan baru, termasuk Pusat Legislasi Nasional.

Padahal, momen penyusunan kabinet bisa menjadi waktu yang tepat jika Jokowi hendak membentuk badan baru.

5. Kemenkumham Tunggu Instruksi Presiden

Dikutip dari Kontan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyebutkan, rencana pembentukan pusat legislasi nasional merupakan kewenangan Presiden Jokowi.

Kepala Biro Humas Kementerian Hukum dan HAM Bambang Wiyono mengatakan, saat ini di Kemenkumham terdapat Direktorat Jenderal (Ditjen) Peraturan Perundang-undangan untuk mengatur pembentukan perundang-undangan antara lain proses penyusunan rancangan UU, Perpu, PP, dan Keppres.

Selain itu, dalam Ditjen tersebut, satu di antaranya terdapat Direktorat Harmonisasi yang bertugas melakukan sinkronisasi aturan agar tidak terjadi tumpang tindih.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, Kemenkumham masih menunggu arahan terkait rencana pembentukan Pusat Legislasi Nasional.

Ia juga belum mengetahui jika nantinya Pusat Legislasi Nasional terbentuk, akan seperti apa posisi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham.

"Kita tunggu petunjuk pak Presiden selanjutnya," ucap Bambang, Sabtu (19/10/2019).

(TRIBUN-TIMUR.COM/Nur Fajriani R/TRIBUNNEWSWIKI.COM/Febri)

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved