Ini Kata Gerindra soal Cerita Calegnya yang Gagal Dilantik setelah Dipecat Partai H-1 Pelantikan

Habiburokhman mengatakan pemecatan caleg terpilih Misriyani Ilyas itu berkaitan dengan putusan kabul dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

KOMPAS.COM/FITRIA CHUSNA FARISA
Mantan calon anggota legislatif dari Partai Gerindra, Misriyani Ilyas dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019). 

TRIBUNJAKARTAWIKI.COM – Misriyani Ilyas, mantan calon legislatif terpilih dari Partai Gerindra gagal dilantik setelah dirinya dipecat partai sehari jelang pelantikan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, Misriyani yang maju dari Partai Gerindra sudah ditetapkan sebagai caleg terpilih dari dapil Sulawesi Selatan II setelah dirinya berhasil meraih suara terbanyak yakni 10.057 suara.

Dikutip dari Kompas.com, pada Senin (23/9/2019) sekitar pukul 23.00 WIB, Misriyani mendapatkan kabar bahwa namanya tidak masuk dalam daftar calon yang akan dilantik.

Padahal dirinya sudah mendapatkan surat keputusan KPU yang memuat namanya sebagai caleg terpilih pada (13/8/2019).

"Saya sudah melaksanakan geladi, tanggal 23 (September) itulah yang saya mendapat kabar bahwa ada surat dari DPP yang ditujukan kepada DPD Gerindra Sulawesi Selatan," kata Misriyani di acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019) dikutip Tribunnewswiki dari Kompas.com.

Misriyani menyatakan bahwa dirinya mendapatkan surat pemecatan dari Partai Gerindra sehari jelang pelantikan.

Setelah mendapatkan surat tersebut, Misriyani lantas bertanya kepada Ketua DPD Gerindra.

Baca: Isu Partai Gerindra Masuk Koalisi Pemerintah, Dapat Jatah Kursi Menteri Pertanian?

Baca: Tanggapi Penunjukan Wamenhan, Sekretaris F-Gerindra: Saya Pikir Kasihan Pak Prabowo

Namun sang ketua mengaku tidak dimintai klarifikasi atas pemberhentian Misriyani.

Misriyani lantas berusaha melakukan klarifikasi ke DPP Gerindra dan meminta DPP mencabut pemberhentian dirinya.

Hingga saat ini, upayanya belum membuahkan apa pun.

"Jadi tolong digarisbawahi, ini bukan Partai Gerindra yang melakukan. Tapi saya yakin yang melakukan ini adalah oknum yang menginginkan kelompoknya yang berada di sini," kata Misriyani sambil menangis.

Penjelasan dari Partai Gerindra

Dikutip dari Kompas.com, Mantan Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan Idris Manggabarani mengatakan keputusan tentang pemecatan Misriyani Ilyas dilakukan oleh DPP Gerindra.

Idris menjelaskan bahwa pemecatan yang dilakukan Partai Gerindra tersebut berdasarkan perintah dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Jadi itu adalah eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dilakukan oleh DPP Parta Gerindra," ujar Idris.

"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan kader Partai Gerindra berkekuatan hukum dan Partai Gerindra melaksanakan putusan itu,” lanjutnya.

Menurutnya, DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan tidak terlibat dalam pemecatan Misriyani dan tidak tahu detail sengketa antara Misriyani dengan kader Gerindra lainnya.

Baca: BARU Saja Dilantik, Mulan Jameela Digugat Mantan Caleg Gerindra & Dituntut Ganti Rugi 10 Miliar

Baca: PA 212 Tagih Pulangkan Rizieq Shihab, Gerindra : Bukan Tugas Menhan, Prabowo Jalankan Misi Jokowi

Namun ia membenarkan ada kader Partai Gerindra yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan pemecatan caleg terpilih atas nama Misriyani Ilyas itu berkaitan dengan putusan kabul dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bernomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel.

Dalam putusan yang diajukan sembilan caleg Gerindra ini, PN Jaksel meminta Gerindra sebagai pihak tergugat untuk menetapkan sembilan penggugat sebagai anggota legislatif terpilih.

Gerindra kemudian menempuh langkah administrasi untuk menindaklanjuti putusan itu.

Satu dari sembilan penggugat tersebut akhirnya diminta duduk di kursi DPRD Sulawesi Selatan menggantikan Misriyani Ilyas yang kemudian diberhentikan dari partai.

"DPP Gerindra hanya melaksanakan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel. Diktum putusan itu jelas menyatakan kami selaku tergugat menetapkan penggugat sebagai anggota legislatif terpilih dan juga melakukan langkah administrasi terkait," kata Habiburokhman seperti dikutip Tribunnewswiki dari Kompas.com.

Namun ia tidak menjawab alasan sepesifik pemecatan Misriyani.

Habiburokhman hanya mengatakan bahwa putusan yang dikeluarkan PN Jakarta Selatan sudah berkekuatan hukum tetap.

"Perlu diketahui bahwa putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, jadi ya kami dalam posisi patuh pada hukum," lanjutnya.

Putusan PN Jaksel itu sendiri diketahui dibacakan dalam persidangan yang digelar Senin (26/10/2019).

Penjelasan KPU

Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Evi Novida Ginting Manik, mengatakan, pihaknya telah patuh pada Peraturan KPU (PKPU) dalam mengeluarkan surat keputusan (SK) perubahan penetapan calon legislatif terpilih.

Menurut Evi, dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2019 memang diatur tentang syarat penggantian calon terpilih.

Lebih lanjut, Evi menyakan jika KPU hanya menjalankan aturan tersebut.

Hal ini menanggapi pernyataan mantan caleg terpilih Partai Gerindra, Misriyani Ilyas, yang batal dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, satu hari sebelum pelantikan.

Padahal, Misriyani sebelumnya telah ditetapkan KPU sebagai caleg terpilih, tetapi kemudian dipecat partai dan kursinya diberikan ke caleg Gerindra lain.

"Tentu kami sangat prihatin terhadap ibu dan yang lain," kata Evi terhadap Misriyani dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019) dikutip Tribunnewswiki dari Kompas.com.

"Tetapi KPU terikat dengan PKPU. Kami berpegang pada PKPU bahwa bila ada fakta tentang persyaratan penggantian caleg terpilih itu terpenuhi, kami tidak bisa menghindar," kata dia. 

Dalam Pasal 32 PKPU Nomor 5 Tahun 2019, diatur lima hal yang memungkinkan seorang caleg terpilih diganti oleh caleg lain.

Pertama, jika caleg meninggal dunia.

Baca: Prabowo Gabung Pemerintahan Presiden Jokowi, Gerindra dan PKS Bercerai

Baca: VIDEO Prabowo Subianto Tak Mau Menjawab saat Ditanya Siapa Musuh Pertahanan Indonesia

Kedua, jika caleg terpilih mengundurkan diri.

Kemudian, jika caleg tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/Kota.

Keempat, jika caleg terbukti melakukan tindak pidana berupa politik uang atau pemalsuan dokumen.

Terakhir, jika caleg terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye.

Aturan yang sama tertuang dalam Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam kasus Misriyani, dirinya dipecat oleh partai sehingga Misriyani tak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD.

Menurut Evi, dalam mengeluarkan SK perubahan penetapan calon legislatif terpilih, KPU hanya mengikuti usulan partai.

Jika partai mengusulkan penggantian caleg terpilih, KPU akan melakukan klarifikasi.

KPU punya kewenangan untuk mengecek kelengkapan persyaratan penggantian caleg, seperti surat yang menyatakan seseorang tak lagi memenuhi syarat sebagai caleg karena tak lagi menjadi bagian dari partai.

Sementara itu, usulan penggantian caleg terpilih hingga pemecatan anggota partai, kata Evi, sepenuhnya adalah kewenangan partai politik.

"Bahwa ada surat keputusan partai terkait dengan pemberhentian keanggotaan, itu kan tentu sudah harus masuk ke dalam mekanisme penggantian calon terpilih karena ini merupakan bagian yang ada, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan di Peraturan KPU, kita ini kan kami merespons," kata Evi.

(Tribunnewswiki.com/Kompas.com/Ami Heppy)

Tags
Gerindra
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved